BAHAS TUNTAS TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan mengandung makna bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mempunyai hierarki atau tingkatan. Dimana peraturan yang satu mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain.

Tata urutan peraturan PerUU an di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945, dan yang paling rendah adalah Peraturan daerah Kabupaten atau kotamadya.

BERIKUT INI ADALAH TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

MARI KITA BAHAS SATU PERSATU, DIMULAI DARI PERATURAN YANG PALING TINGGI YAKNI UUD 1945. 

UUD NRI TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang berisi cita-cita negara, dasar negara, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.

APA FUNGSI UUD 1945

Fungsi utama adalah sebagai alat kontrol untuk memastikan apakah hukum dan peraturan yang berada dibawahnya itu sesuai dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Dengan kata lain, hukum yang berlaku harus sejalan dengan ketentuan UUD 1945.

APA MANFAAT UUD 1945

Manfaat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan Negara adalah untuk Mengatur norma-norma di Republik Indonesia

SIAPA YANG MERANCANG DAN MENGESAHKAN UUD 1945

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah pihak yang merancang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sementara itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah pihak yang mengesahkan UUD 1945.

APA ISI YANG TERDAPAT DALAM UUD 1945 (BAGIAN-BAGIAN)

Isi atau Bagian-bagian yang terdapat dalam UUD 1945 adalah :

1. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea
2. Batang Tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan

APAKAH ISI UUD 1945 DAPAT DIRUBAH DAN SIAPA YANG BISA MERUBAHNYA?

Isi UUD 1945 dapat dirubah, namun hanya batang tubuh saja yang dapat dirubah. Dan yang berhak merubah batang tubuh UUD 1945 adalah MPR.

Siapa itu MPR

MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang seluruh anggotanya terdiri dari seluruh Anggota DPR dan seluruh Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

*********

NEXT MATERI MINGGU DEPAN : TAP MPR