DPR

DPR adalah singkatan dari dewan perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR terdiri dari orang-orang yang tergabung dalam partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Pada periode 2024-2029 ini, anggota DPR berjumlah 580 orang.

Tugas dan Wewenang DPR

1. Pembuatan Undang-Undang

   DPR memiliki tugas utama dalam pembuatan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Anggota DPR dapat mengajukan usulan undang-undang baru atau mempelajari dan merevisi usulan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

2. Pengawasan Pemerintahan

   DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif. Mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintahan lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat, interpelasi, dan hak angket.

3. Anggaran Negara

   DPR memiliki peran dalam penetapan dan pengawasan anggaran negara. Mereka membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, DPR juga terlibat dalam pembahasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

4. Hubungan Luar Negeri

   DPR memiliki fungsi dalam hubungan luar negeri. Mereka mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia. Anggota DPR juga dapat melakukan kunjungan ke luar negeri, menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, serta terlibat dalam forum internasional.

5. Perwakilan Rakyat

   DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi utama mereka adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional. Anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya, mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan.

6. Pembentukan Kabinet

   DPR terlibat dalam proses pembentukan kabinet. Setelah pemilihan umum, partai politik yang memiliki kursi di DPR dapat mengusulkan calon menteri kepada presiden. DPR melakukan fit and proper test terhadap calon menteri yang diajukan sebelum pengangkatan mereka.

7. Pemberian Persetujuan

   Dalam beberapa hal tertentu, DPR diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan penting pemerintah. Contohnya, persetujuan DPR diperlukan untuk pengangkatan hakim agung, pengangkatan kepala lembaga negara tertentu, dan penunjukan pejabat tertentu.

8. Dialog Politik dan Legislasi

   DPR juga berfungsi sebagai tempat dialog politik antara partai politik yang ada di dalamnya. Mereka membahas dan merumuskan kebijakan politik serta berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu penting di tingkat nasional. Selain itu, DPR juga memiliki peran dalam melaksanakan fungsi legislasi untuk menghasilkan undang-undang yang dapat memajukan kepentingan rakyat.