Karena Umar Bakri Tidak Viral, Maka Ia Ditunda”

Berita viral itu mampir di linimasa seperti lagu lama yang diputar ulang, tapi nadanya terasa janggal. Pegawai Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan diangkat menjadi PPPK. Kabar baik? Jelas. Pekerjaannya penting, niat programnya mulia. Tapi seperti biasa, publik tidak bereaksi karena kabar itu saja—melainkan karena perbandingannya.

Di sudut yang lain, Umar Bakri masih berdiri di depan kelas. Kapur di tangan, spidol hampir habis, dan senyum yang dipaksakan tetap sama sejak puluhan tahun lalu. Ia tidak viral. Tidak trending. Namanya jarang muncul di berita. Tapi jasanya menopang sistem pendidikan dari bawah, diam-diam, dan konsisten.

Negeri ini memang unik dalam mengatur prioritas. Yang baru muncul langsung dapat jalur cepat. Yang lama mengabdi diminta bersabar. Umar Bakri sudah kenyang dengan kata itu. Sabar menunggu pengangkatan. Sabar menerima gaji yang bahkan sering kalah dari upah harian buruh. Sabar mendengar janji yang terus diulang setiap tahun ajaran baru.

Sementara itu, MBG datang dengan momentum. Program baru, kamera menyorot, narasi bergizi dan masa depan anak bangsa. Belum lama berjalan, tapi status sudah jelas. Seperti antrean layanan publik: yang datang belakangan dipanggil lebih dulu karena loketnya sedang buka.

Tulisan ini bukan soal membenturkan nasib. Pegawai MBG bekerja dan pantas diapresiasi. Tapi publik wajar bertanya: mengapa negara bisa begitu gesit saat sebuah program sedang hangat, tapi terasa lamban ketika berhadapan dengan Umar Bakri yang sudah puluhan tahun mengabdi tanpa sorotan?

Umar Bakri bukan simbol kemalasan. Ia justru simbol ketahanan. Datang paling pagi, pulang paling sore, mengajar sambil merangkap administrasi, kadang juga jadi penjaga sekolah. Semua dilakukan dengan status yang “sementara”, tapi durasinya seumur hidup.

Ironisnya, Umar Bakri sering disebut dalam pidato. Dipuji sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Dijadikan contoh pengabdian. Tapi saat bicara kebijakan, namanya seperti tercecer di catatan kaki. Negara sibuk mencetak slogan, lupa menyelesaikan cerita.

Satire ini lahir karena ada jarak yang makin terasa: antara penghormatan di kata-kata dan keberpihakan di keputusan. Kita seolah lebih responsif pada yang ramai, ketimbang yang konsisten. Lebih cepat pada yang baru, ketimbang yang setia.

Padahal, keadilan tidak selalu harus menunggu viral. Umar Bakri tidak butuh panggung besar. Ia hanya butuh kepastian hidup. Upah yang layak. Status yang jelas. Pengakuan yang nyata, bukan sekadar lirik lagu yang terus relevan karena masalahnya tak pernah benar-benar selesai.

Semoga suatu hari nanti, ketika berita viral muncul, isinya bukan lagi tentang siapa yang cepat diangkat, tapi tentang Umar Bakri yang akhirnya dipeluk negara. Tanpa sindiran. Tanpa satire. Karena jika itu terjadi, mungkin lagu lama itu akhirnya bisa kita dengarkan sebagai kenangan—bukan sebagai potret realitas.