Sponsor

LAGI-LAGI. MASIH TENTANG OEMAR BAKRI

Pagi-pagi, ketika dunia masih sibuk scroll HP, Oemar Bakrie sudah siap berangkat kerja. Helm usang, motor batuk-batuk, dompet tipis tapi idealisme tebal. 

Ia bukan pejabat, bukan seleb, bukan buzzer. Ia hanya seorang guru P3K Paruh Waktu. Profesi mulia, katanya. Mulia, tapi sering lupa dimuliakan.

Walaupun pagi itu dompetnya sedang diet ekstrem. Ia tetap berangkat mengajar dengan satu pertanyaan besar di kepala: “Hari ini ngutang bensin dimana lagi, ya?”

Jawabannya sederhana: yang penting berangkat mengajar dulu, lah.

Kabar gaji guru PPPK paruh waktu sebesar Rp200.000 per bulan itu datang pelan-pelan, tapi efeknya menghantam cepat. Dua ratus ribu. Bukan per hari. Bukan per minggu. Per bulan. Angka yang kalau dilipat jadi dompet, dompetnya masih kelihatan kosong.

Mari kita hitung bersama, dengan logika rakyat jelata.

Dua ratus ribu rupiah itu kalau dibagi 30 hari, hasilnya sekitar Rp6.666 per hari. Enam ribu enam ratus enam puluh enam. Angka yang mistis, cocok untuk nasib yang absurd. Dengan uang segitu, guru masih harus memilih: beli bensin atau beli makan. Kalau beli dua-duanya? Jangan serakah, katanya.

Dengan Rp6.666, guru bisa beli gorengan—tiga biji, kalau tukangnya lagi baik. Atau sebungkus mi instan, itu pun tanpa telur. Kalau mau pakai telur, ya mi-nya dibayangin saja. Kreativitas, kan, kompetensi abad 21.

Ironisnya, di kelas ia diminta mencetak generasi emas. Mengajarkan literasi, numerasi, karakter, profil pelajar Pancasila, dan kadang juga mengajarkan arti ikhlas—tanpa sadar, ia sendiri sedang praktik langsung mata pelajaran itu setiap hari.

Lucunya lagi, statusnya PPPK. Ada huruf “P” di situ: Pegawai Pemerintah. Kedengarannya gagah. Tapi realitanya, pegawainya iya, pemerintahnya entah di mana. Mungkin lagi rapat, mungkin lagi kajian, atau mungkin lagi menghitung anggaran sambil berharap guru bisa hidup dari udara.

Ada yang bilang, “Itu kan paruh waktu.”

Iya, betul. Tapi lapar itu waktu penuh.

Bensin naik waktu penuh.

Harga beras naik waktu penuh.

Tagihan hidup tidak kenal istilah paruh-paruhan.

Guru paruh waktu ini tetap datang ke sekolah dengan senyum profesional. Menulis di papan tulis sambil menulis nasib sendiri di hati. Mengajar tentang cita-cita, sambil menunda cita-cita pribadinya: hidup layak.

Yang lebih lucu—atau tragis—adalah kalimat sakti: “Ini bentuk pengabdian.”

Ah, pengabdian. Kata yang sering dipakai saat anggaran kehabisan napas. Seolah-olah pengabdian bisa mengenyangkan perut dan membayar listrik. Padahal, pengabdian tanpa penghargaan itu bukan mulia—itu eksploitasi yang dibungkus rapi.

Tapi tenang, guru tetap bertahan. Karena di balik Rp200.000 itu, ada harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, kebijakan tidak cuma pandai berpidato, tapi juga pandai berhitung. Bahwa negara sadar: mencerdaskan bangsa itu mahal, tapi mengabaikan guru jauh lebih mahal dampaknya.

Pertanyaannya sekarang cuma satu:

Kalau guru saja disuruh hidup dari Rp200.000 per bulan, kira-kira bangsa ini mau tumbuh jadi apa?

Tenang. Kita belum sampai ke jawabannya. Karena, ceritanya belum selesai.

Posting Komentar

0 Komentar