Sejarah Lahirnya Reformasi 1998 dan Maraknya Korupsi Pasca Reformasi

PETUNJUK :

1. Buatlah resume dari materi dibawah ini
2. Kerjakan tugas secara Individu pada lembar kertas
3. Kumpulkan tugas.
4. Setelah tugas dikumpul, silahkan bergabung dengan kelompok (maksimal 3 orang) untuk membuat video presentasi tentang resume yang sudah dibuat
5. Kumpulkan hasil video ke WA guru
6. Durasi video, maksimal 90 menit 

Reformasi 1998 adalah gerakan perubahan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih demokratis, adil, terbuka, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Reformasi menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama sekitar 32 tahun.

Menjelang Reformasi, Indonesia mengalami berbagai persoalan. Kehidupan politik dianggap kurang demokratis, kebebasan pers dan menyampaikan kritik masih terbatas, serta muncul berbagai persoalan KKN dan pelanggaran HAM. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh krisis ekonomi 1997–1998 yang menyebabkan nilai rupiah jatuh, harga barang meningkat, banyak perusahaan mengalami kesulitan, dan pengangguran bertambah.

Ketidakpuasan masyarakat kemudian berkembang menjadi gerakan Reformasi. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang aktif melakukan demonstrasi dengan tuntutan antara lain pemberantasan KKN, penegakan hukum, demokrasi, dan perbaikan ekonomi.

Pada 12 Mei 1998, terjadi Tragedi Trisakti yang menyebabkan empat mahasiswa meninggal dunia. Peristiwa tersebut diikuti kerusuhan pada 13–15 Mei 1998 dan semakin kuatnya tekanan terhadap pemerintah. Mahasiswa kemudian menduduki Gedung DPR/MPR. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Peristiwa tersebut menjadi awal Era Reformasi.

Setelah Reformasi, Indonesia mengalami berbagai perubahan, seperti pemilu yang lebih demokratis, kebebasan pers yang lebih luas, pembatasan masa jabatan presiden, penguatan lembaga negara, serta pelaksanaan otonomi daerah. Namun, korupsi masih menjadi persoalan.

Korupsi dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, rendahnya integritas, politik biaya tinggi, serta kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah daerah, anggota legislatif, pegawai pemerintah, maupun pihak swasta.

Korupsi berdampak buruk karena menyebabkan kerugian negara, menghambat pembangunan, meningkatkan ketimpangan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan merusak demokrasi.

Oleh karena itu, semangat Reformasi harus terus dijaga. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, termasuk pelajar. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan berani menolak kecurangan merupakan langkah sederhana untuk membangun budaya antikorupsi.