MAKNA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI UUD TAHUN 1945, SERTA PERATUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN LAINNYA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

 

A.     MAKNA DAN KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sebagaimana yang telah kita pelajari pada kelas VII,  PPKI melaksanakan sidang pada  tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan:

1. Menetapkan UUD 1945;
2. Memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta; dan
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Salah satu keputusan sidang  PPKI sebagaimana tertulis diatas, adalah mengesahkan  dan menetapkan Undang-Undang  Dasar  1945.

Lalu apa yang dimaksud  Undang-Undang  Dasar  1945?

Para ahli menyebut UUD dengan istilah konstitusi. Konstitusi berasal berasal dari bahasa Inggris Contitution, atau bahasa Belanda Contitute, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata Grondwet yang berasal dari suku kata grond = dasar dan  wet = undang-undang, yang kedua-duanya menunjuk pada naskah tertulis.

Konstitusi  terbagi menjadi dua, yaitu : konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.

Konstitusi tertulis, adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara  yang  mengatur  perikehidupan  satu bangsa  didalam persekutuan hukum negara.

Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, atau kebiasaan ketatanegaraan yang  sering  timbul  dalam  sebuah  negara.

Contoh konvensi dalam ketatanegaraaan Indonesia antara lain Pengambilan  keputusan  di  MPR  berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat, dan Pidato  Presiden  setiap  tanggal    16  Agustus  1945  di  depan  sidang  paripurna DPR.

Di Indonesia Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara).

Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai  landasan dasar dan sumber  bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-udangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara.

Jadi makna Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi  dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-udangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang- Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agutus 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi : pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945.

Selain UUD 1945. Negara Indonesia juga pernah memiliki Undang-Undang Dasar  lain yakni :

1) Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS 1949);

2) Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950).

CATATAN PENTING :

1. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar.
2. Sebagai hukum dasar maka UUD merupakan sumber hukum.
3. Setiap produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada UUD 1945.

Tugas, KLik disini : (Unduh Tugas)

• BATAS WAKTU MENGERJAKAN TUGAS ADALAH HARI SELASA, 24 AGUSTUS 2021 PUKUL 16.00 WIB. 
• BAGI PESERTA DIDIK YANG TERLAMBAT, DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN TUGAS, DENGAN KOMPENSASI, NILAI AKAN DIKURANGI 25%.
• BAGI PESERTA DIDIK YANG TERLAMBAT MENGERJAKAN LEBIH DARI 24 JAM, MAKA NILAI AKAN DIKURANGI 50%.
• TERIMA KASIH. HARAP MAKLUM ==== DAN TETAP JAGA KESEHATAN