PPKN KELAS 8 : MAKNA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI UUD TAHUN 1945, SERTA PERATUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN LAINNYA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (EDISI, SELASA 31 AGUSTUS 2021)

 B. KEDUDUKAN  UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Pembukaan UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Pembukaan,
2. Bagian Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan),
3. Penjelasan yang terdiri  dari  penjelasan  umum  dari  pasal  demi  pasal. 

Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil Amademen terdiri dari :

1. Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea.
2. Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Pokok Pikiran tersebut meliputi :

Pokok Pikiran Pertama, yaitu:

“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila.

Pokok Pikiran Kedua yaitu:

“Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia”.

Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelamaan Sla Klima Pancasila;

 

Pokok Pikiran Ketiga yaitu:

“Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila;

 

Pokok Pikiran Keempat yaitu:

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang  Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

2) Pasal-pasal UUD 1945 atau Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi suasana kebathinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdiri dari 16 Bab, masing-masing Bab tersebut dibagi lagi menjadi pasal-pasal yang seluruhnya ada 37 pasal yang terbagi menjadi 5 bagian (Bentuk dan Kedaulatan Negara, Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Unsur-unsur Kesejahteraan Negara dan Unsur-unsur Pemerintahan Negara), 4 pasal aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

16 BAB tersebut yaitu:

1.  BAB I: Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).

2.  BAB II: Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 dan Pasal 3).

3.  BAB III: Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan  15).

4.  BAB IV: Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16).

5.  BAB V: Kementerian Negara (Pasal 17).

6.  BAB VI: Pemerintah Daerah (Pasal 18).

7.  BAB VII: Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19,20,21 dan 22).

8.  BAB VIII: Hal Keuangan (Pasal 23).

9.  BAB IX: Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dan Pasal 25).

10.  BAB X: Warganegara (Pasal 26,27 dan 28).

11.  BAB XI: Agama (Pasal 29

12.  BAB XII: Pertahanan Negara (Pasal Pasal 30).

13.  BAB XIII: Pendidikan (Pasal 31 dan 32).

14.  BAB XIV: Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).

15.  BAB XV: Bendera dan Bahasa (Pasal 35 dan 36).

16.  BAB XV: Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

Setelah Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 batang tubuh terdiri dari dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

 ********************************

1. SETELAH MEMBACA MATERI DIATAS, KEPADA PESERTA DIDIK DIPERSILAHKAN UNTUK MENGERJAKAN TUGAS SECARA INDIVIDU;
2. UNTUK MENGERJAKAN TUGAS, SILAHKAN KLIK :   UNDUH TUGAS
3. BATAS WAKTU MENGERJAKAN TUGAS ADALAH HARI SELASA, 31 AGUSTUS 2021 PUKUL 16.00 WIB. 
4. BAGI PESERTA DIDIK YANG TERLAMBAT, DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN TUGAS, DENGAN KOMPENSASI, NILAI AKAN DIKURANGI 25%.
5. BAGI PESERTA DIDIK YANG TERLAMBAT MENGERJAKAN LEBIH DARI 24 JAM, MAKA NILAI AKAN DIKURANGI 50%.
6. TERIMA KASIH. HARAP MAKLUM ==== DAN TETAP JAGA KESEHATAN